NALARNESIA.COM – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa langkah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan strategi penting untuk membangun sekolah, memperbaiki infrastruktur pertanian, serta meningkatkan investasi di Indonesia.
“Hasil dari efisiensi anggaran tersebut nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan sekolah, peningkatan infrastruktur pertanian, serta meningkatkan investasi melalui lembaga Daya Anagata Nusantara (Danantara),” ujar Wamentan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Ia menjelaskan bahwa upaya efisiensi yang diterapkan di tingkat kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dan juga, saya bisa pastikan bahwa dari efisiensi ini tidak ada yang di-PHK, tidak ada bantuan sosial yang dikurangi, tidak ada beasiswa yang dihilangkan. Semua program yang baik ini tidak ada yang dikurangi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wamentan Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menegaskan bahwa kebijakan ini semata-mata bertujuan untuk kemajuan bangsa. Ia mencontohkan, anggaran perjalanan dinas yang mencapai Rp44 triliun per tahun dapat dialihkan sebagian untuk sektor pendidikan dan pertanian.
“Nah dengan kita kurangi setengahnya, atau Rp22 triliun, kita bisa memperbaiki sekolah. Kenapa? Karena Presiden sudah mengidentifikasi dari semua mata anggaran ini ada anggaran yang diuntungkan di satu kementerian. Setelah dicek di situ banyak anggaran yang ditahan,” jelasnya.
Menurut Wamentan, banyak anggaran yang selama ini tidak efektif dan kurang tepat sasaran, seperti dana untuk pengentasan stunting yang justru tidak digunakan sebagaimana mestinya.
“Judulnya pengentasan stunting, begitu dicek uangnya entah ke mana. Jadi banyak sekali anggaran ditahan Rp1 miliar, Rp2 miliar, diumpeti di ATK dan lain-lain, sehingga efisiensi ini bukan berarti masuk kantong presiden, tapi dialihkan untuk kuota buku, tambah benih bibit, dan pupuk,” ujarnya.
Menanggapi adanya protes dari sebagian masyarakat terkait kebijakan ini, Wamentan menilai hal tersebut wajar sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang.
Meski demikian, ia berpendapat bahwa yang seharusnya dipermasalahkan adalah pemborosan anggaran, bukan upaya penghematan yang sedang dilakukan pemerintah.
“Hanya menurut saya lucu, harusnya yang diprotes itu pemborosan. Lah ini kita lagi penghematan kok diprotes,” katanya.
Dengan efisiensi anggaran ini, Wamentan berharap Indonesia dapat lebih fokus dalam mengalokasikan dana ke sektor-sektor yang benar-benar bermanfaat bagi kemajuan bangsa.***
