NALARNESIA.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan kerugian sosial-ekonomi yang signifikan, dengan total nilai mencapai lebih dari Rp1,69 triliun.
Angka ini diperoleh berdasarkan hasil rekapitulasi yang diterima BNPB dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang membahas langkah-langkah penanganan dan pengurangan risiko bencana banjir dalam jangka pendek hingga menengah.
Rapat tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, pada Kamis.
“Total nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana ini mencapai Rp1.699.670.076.814. Angka ini mencerminkan dampak serius terhadap infrastruktur, perekonomian, dan kehidupan masyarakat di daerah terdampak,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis malam.
Dalam laporannya, Abdul merinci dampak besar banjir terhadap ekonomi dan kehidupan masyarakat yang terdampak, terutama akibat banjir yang terjadi pada Minggu, 2 Maret, dan Senin, 3 Maret.
BNPB mencatat bahwa Kabupaten Bekasi mengalami nilai kerusakan tertinggi dengan total Rp659,1 miliar ditambah kerugian sebesar Rp20,9 miliar, sehingga total dampaknya mencapai Rp680 miliar.
Sementara itu, Kota Bekasi mengalami kerugian terbesar, yaitu Rp878,6 miliar, meskipun tidak ada laporan kerusakan yang signifikan.
Di wilayah lain, Provinsi DKI Jakarta mencatat total kerusakan dan kerugian sebesar Rp1,92 miliar, Kabupaten Bogor sebesar Rp96,7 miliar, dan Kota Depok mencapai Rp28,8 miliar.
Kabupaten Tangerang mengalami kerugian sebesar Rp5,06 miliar, meskipun tidak ada laporan kerusakan fisik. Sementara itu, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan tidak melaporkan adanya kerusakan atau kerugian yang signifikan.
Menurut Abdul, kerusakan rumah serta kehilangan barang dan kebutuhan dasar sangat berdampak bagi masyarakat terdampak.
“Sektor perumahan menjadi yang paling terdampak, dengan nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp1.344.732.352.500,” jelasnya.
Selain itu, sektor infrastruktur juga mengalami kerusakan dengan nilai Rp45,88 miliar, sementara gangguan akses transportasi dan fasilitas umum menyebabkan kerugian sebesar Rp110.117.582.000. Dengan demikian, total kerugian di sektor ini mencapai Rp155.997.582.000.
Dampak besar juga dirasakan di sektor ekonomi, di mana nilai kerusakan mencapai Rp130,275 miliar, ditambah kerugian akibat penurunan aktivitas ekonomi sebesar Rp14.188.511.000.
“Hal ini mencerminkan bagaimana bencana banjir tidak hanya merusak infrastruktur fisik tetapi juga menghambat roda perekonomian masyarakat,” ungkap Abdul.
Sementara itu, sektor sosial mengalami kerugian sebesar Rp36.786.198.314, yang mencakup gangguan terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta peningkatan kebutuhan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak. Bahkan, total kerugian lintas sektor mencapai Rp352.452.000.
“Istilah ini mencakup berbagai aspek, seperti dampak terhadap tata kelola pemerintahan, lingkungan, dan lainnya dalam penanganan bencana. Dengan total nilai kerusakan dan kerugian yang hampir mencapai Rp1,7 triliun, banjir Jabodetabek 2025 menjadi salah satu bencana dengan dampak ekonomi dan sosial yang besar,” jelas Abdul.
Sebagai bagian dari upaya mitigasi, BNPB turut berperan dalam melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna mengendalikan intensitas hujan di wilayah terdampak. Selain itu, BNPB juga menyalurkan bantuan berupa dana operasional serta bantuan logistik dan peralatan senilai Rp8.225.706.356 kepada pihak-pihak terkait dalam penanganan bencana.***
