NALARNESIA.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan kekuatan ekonomi Indonesia saat menerima kunjungan lembaga pemeringkat utang internasional, Standard & Poor's (S&P) Global Ratings.
Dalam unggahan di Instagram @smindrawati, ia menegaskan bahwa fondasi ekonomi nasional tetap kuat meski tekanan global masih terus berlangsung.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah telah menjalankan sejumlah kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Di antaranya adalah pengendalian inflasi, penguatan posisi fiskal, serta pelaksanaan reformasi struktural yang berkelanjutan.
BACA JUGA: Sri Mulyani Lantik Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak dan Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai
Ia menambahkan bahwa pertemuan dengan pihak S&P menjadi kesempatan strategis untuk menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan fiskal yang hati-hati dan bertanggung jawab.
Menurutnya, hal ini penting untuk menjaga kepercayaan lembaga pemeringkat dan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
“Kepercayaan dari lembaga seperti S&P sangat krusial untuk menjaga sentimen positif investor terhadap Indonesia. Melalui komunikasi yang terbuka dan transparan, pemerintah terus berupaya meningkatkan kredibilitas global dan menarik investasi demi kesejahteraan rakyat,” ujar Sri Mulyani.
Hingga 30 April 2025, pemerintah telah menarik pembiayaan utang baru senilai Rp304 triliun atau 39,2 persen dari target tahunan sebesar Rp775,9 triliun.
BACA JUGA: Pendapatan Negara Naik Rp200 Triliun pada Maret 2025, Sri Mulyani Sebut Tanda Pemulihan Ekonomi
Sementara pembiayaan non-utang tercatat sebesar Rp24,9 triliun, membawa total realisasi pembiayaan menjadi Rp279,2 triliun atau setara 45,3 persen dari target pembiayaan dalam APBN.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa capaian pembiayaan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran masih sesuai rencana. Ia menyebutkan bahwa indikator fiskal tetap dalam kondisi yang aman dan terkendali.
Sampai akhir April 2025, keseimbangan primer mengalami surplus sebesar Rp173,9 triliun, yang menunjukkan kemampuan negara untuk mengelola pendapatan dan belanja tanpa tergantung pada utang.
Di sisi lain, APBN mencatatkan surplus Rp4,3 triliun atau 0,02 persen terhadap PDB, setelah sebelumnya mengalami defisit selama tiga bulan berturut-turut.
BACA JUGA: Sri Mulyani Kaji Skema Pendanaan Gabungan untuk Dukung Koperasi Desa Merah Putih
Pendapatan negara telah mencapai Rp810,5 triliun atau 27 persen dari target tahunan, sedangkan belanja negara terealisasi sebesar Rp806,2 triliun atau 22,3 persen dari target.
Hal ini memperkuat sinyal bahwa pengelolaan fiskal pemerintah tetap dalam jalur yang sehat.***
