NALARNESIA.COM – Menteri Sosial Saifullah Yusuf melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid guna memperkuat dukungan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk membantu daerah dalam penyediaan lahan dan mempercepat proses sertifikasi tanah.
Dalam siaran tertulis dari Jakarta pada Rabu, dijelaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung di kantor ATR/BPN dan dihadiri oleh pejabat tinggi dari kedua kementerian.
Fokus utama diskusi adalah mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, terutama di wilayah perkotaan, dalam menyediakan lahan yang memenuhi syarat untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
BACA JUGA: Prabowo Panggil Sejumlah Menteri Bahas Sekolah Rakyat, 53 Titik Siap Dibangun dan Bisa Bertambah
“Kami datang ke sini karena Sekolah Rakyat ini dikerjakan bareng-bareng, salah satunya juga dengan Kementerian ATR/BPN. Kemarin saat kami membentuk Desk Sekolah Rakyat, Kementerian ATR/BPN juga turun bantu menyelesaikan permasalahan lahan untuk Sekolah Rakyat,” ujar Saifullah Yusuf.
Selain membahas kebutuhan lahan, kedua pihak juga mengupas tuntas aspek teknis terkait status dan legalitas kepemilikan tanah yang menjadi kendala lapangan.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap proyek tersebut. Ia menyampaikan bahwa proses sertifikasi tanah untuk Sekolah Rakyat akan diprioritaskan dan ditargetkan rampung dalam waktu paling lambat dua bulan.
“Kami siap membantu semaksimal mungkin. Sertifikat akan kami usahakan selesai dalam waktu paling lama dua bulan. Bahkan, jika masih dalam tahap pencarian lahan, kami siap membantu mencarikan lahan yang sesuai dan strategis untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” ujar Nusron.
Kolaborasi ini menunjukkan pentingnya koordinasi lintas kementerian demi mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program prioritas nasional.
Sekolah ini diharapkan menjadi sarana pendidikan inklusif yang membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan merata.***
