NALARNESIA.COM – Pakar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Caroline Paskarina, menilai bahwa langkah Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait retret kepala daerah menunjukkan keinginan PDIP untuk tetap diperhitungkan dalam dinamika kekuasaan saat ini.
Pernyataan ini disampaikan Caroline menanggapi keputusan Megawati yang menginstruksikan kepala daerah dari PDIP untuk tidak menghadiri acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.
“Sikap ini jelas menunjukkan bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini,” kata Caroline dikutip dari ANTARA, Jumat, 21 Februari 2025.
Sebagai gambaran, sebanyak 961 kepala daerah dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025. Sementara itu, 177 kepala daerah dari PDIP sebelumnya telah menghadiri pertemuan di sekolah partai pada Rabu, 19 Februari 2025.
BACA JUGA: Instruksi Megawati Soal Retret di Akmil Dinilai sebagai Sinyal Oposisi Keras PDIP
Caroline menilai bahwa jumlah kepala daerah yang cukup signifikan dari PDIP dapat menjadi modal politik yang kuat, terutama jika respons publik terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah saat ini mengalami penurunan.
“Artinya, ini menjadi semacam investasi politik ke depan untuk menunjukkan eksistensi PDIP,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai bahwa kebijakan Megawati ini berpotensi menimbulkan tantangan bagi pemerintahan Prabowo dalam mengelola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Ray, dengan jumlah kepala daerah dari PDIP yang cukup besar, potensi ketidakharmonisan antara pusat dan daerah bisa memengaruhi capaian pemerintah.
BACA JUGA: AHY Sebut Partai Demokrat Tidak Masalah Jika PDIP Gabung Pemerintahan Prabowo
“Sebut saja program MBG, akan direspons biasa saja oleh pemerintah daerah. Khususnya pemerintah daerah yang berasal dari PDIP,” jelas Ray.
Ray juga melihat bahwa keputusan Megawati untuk menarik kepala daerah dari PDIP dari retret bisa membuat kepala daerah dari partainya lebih fleksibel dalam berhubungan dengan pemerintah pusat, terutama dalam konteks kebijakan anggaran daerah.
