NALARNESIA.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran hampir Rp4 triliun untuk penanganan banjir dalam jangka panjang.
Gubernur DKI Jakarta Pramono menyampaikan bahwa kebijakan ini telah dibahas dalam rapat terbatas di Balai Kota pada Jumat pagi.
“Kita sudah memutuskan untuk mengatasi banjir di Jakarta tidak hanya yang bersifat jangka pendek. Dananya cukup besar, hampir Rp4 triliun,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta.
Anggaran tersebut mencakup pembelian pompa, pembebasan lahan untuk normalisasi sungai, dan keperluan lainnya. Pramono menegaskan bahwa penanganan banjir di ibu kota bukan hal yang mudah dan akan dijalankan selama dua tahun ke depan.
BACA JUGA: Banjir Timur Bogor: 16 Pasien RS Permata Dievakuasi, 1.312 Warga Mengungsi
“Kita sudah alokasikan dan itu tidak bisa seperti ‘Jinny Oh Jinny', ‘bim-salabim' kemudian selesai, nggak. Dua tahun kami kerjakan. Normalisasi Sungai Ciliwung akan kami lakukan,” ujarnya.
Untuk meminimalkan risiko banjir, Pemprov DKI akan melakukan penertiban terhadap permukiman yang tidak layak huni. Langkah tersebut dilakukan agar pelebaran sungai bisa berjalan dan banjir dapat dikendalikan.
“Suka tidak suka, bahwa itu memang bukan tempat untuk ditinggali ya. Kami akan pindahkan, kami akan siapkan untuk tempat tinggal itu,” kata Pramono, seraya menekankan pendekatan humanis tanpa kekerasan terhadap warga.
Awal pertengahan tahun 2025, Jakarta kembali dilanda banjir dengan ratusan titik tergenang dan hampir seribu warga harus mengungsi. Pramono pun menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas musibah tersebut.
“Memang terkadang kita nggak boleh melawan banjir, tapi bagaimana kita menyiasati bahwa banjir yang terjadi itu bisa kita alihkan bisa kita salurkan tidak membawa dampak kepada masyarakat,” tuturnya.
BACA JUGA: Taman 24 Jam Dilengkapi Internet Gratis, Pemprov DKI Dorong Jakarta Jadi Kota Global
Berbagai langkah telah dilakukan Pemprov DKI, mulai dari optimalisasi pompa air, pengerukan kali, pembangunan tanggul rob, hingga menjalankan program normalisasi Kali Ciliwung.
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin menambahkan bahwa pembayaran ganti rugi kepada warga akan segera dilakukan oleh tim pengadaan lahan dari Kementerian ATR/BPN.
“Kemungkinan bulan depan sudah melakukan pembayaran. Kemudian sudah kami koordinasikan dengan Kementerian PU. Justru tinggal menunggu Kementerian PU untuk melakukan pekerjaan fisik,” kata Ika.***
