NALARNESIA.COM – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada hari Senin sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Wilayah Semarang.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, dengan saksi BH, HH, EW, AAI, BW, SKS, dan RK,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, ketika dikonfirmasi di Jakarta.
Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa para saksi tersebut adalah Bram Hertasning (BH) dan Robby Kurniawan (RK), keduanya ASN di Kemenhub, serta Bambang Wiweko (BW) dan Shinta Kusuma Sakti (SKS), seorang notaris dan PPAT. Selain itu, Henky Hadisantoso (HH), seorang pihak swasta, serta dua ibu rumah tangga, Elsyanti Widjaja (EW) dan Ali Asmi (AA), juga dipanggil sebagai saksi.
KPK belum memberikan keterangan lebih rinci terkait materi yang akan dikonfirmasi dalam pemeriksaan para saksi tersebut.
Mereka akan diperiksa dalam kaitan dengan perkara yang melibatkan tersangka Yofi Oktarisza (YO), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Jawa Bagian Tengah, yang kini telah berganti nama menjadi BTP Kelas 1 Semarang.
KPK saat ini tengah mengembangkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kemenhub. Dugaan korupsi tersebut meluas ke berbagai proyek di Jawa bagian tengah, barat, timur, serta di Sumatera dan Sulawesi.
Kasus ini pertama kali terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub.
KPK kemudian menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Tersangka terdiri dari empat pihak pemberi suap, yakni Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT Istana Putra Agung; Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma; Yoseph Ibrahim (YOS), mantan Direktur PT KA Manajemen Properti; dan Parjono (PAR), Wakil Presiden PT KA Manajemen Properti, serta Asta Danika (AD), Direktur PT Bhakti Karya Utama.
Sementara itu, enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yaitu Harno Trimadi (HNO), Direktur Prasarana Perkeretaapian; Putu Sumarjaya, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah; Bernard Hasibuan (BEN), PPK BTP Jawa Tengah; Achmad Affandi (AFF), PPK BPKA Sulawesi Selatan; Fadliansyah (FAD), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian; dan Syntho Pirjani Hutabarat (SYN), PPK BTP Jawa Barat.
Kasus tersebut terus berkembang mencakup berbagai proyek di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diterima diduga bervariasi berdasarkan persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.***
