NALARNESIA.COM – Pada tanggal 20 Januari 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto telah genap 100 hari memimpin negeri ini. Namun, dengung kritikan terus berdatangan dari berbagai pihak mulai dari masyarakat, politisi hingga mahasiswa.
Sejumlah besar mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM SI) akan menggelar demo dengan tajuk “Indonesia Gelap” di depan Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Februari 2025.
Demo ini menjadi tindak lanjut atas aksi sebelumnya yang digelar di depan Patung Kuda pada Senin, 17 Februari 2025 karena tidak ada respon sedikitpun dari pemerintah.
“Kemungkinan besarnya di depan Istana Negara,” kata Koordinator BEM SI, Herianto dikutip Selasa, 18 Februari 2025.
Herianto, menyatakan bahwa waktu dan lokasi demonstrasi berikutnya masih dalam pembahasan. Namun, ia menegaskan bahwa jumlah peserta diperkirakan akan lebih besar dibandingkan aksi sebelumnya.
Herianto juga menyuarakan kekecewaannya terhadap sikap pemerintah yang tidak menemui massa aksi. Ia berharap pemerintah segera merespons tuntutan yang telah disampaikan mahasiswa.
Aksi lanjutan ini direncanakan bertepatan dengan pelantikan kepala daerah yang akan berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025. Sebanyak 481 kepala daerah akan mengikuti pelantikan, sementara orientasi atau retreat akan diadakan pada 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
Sebelumnya, mahasiswa menggelar aksi “Indonesia Gelap” di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin, 17 Februari 2025. Demonstrasi ini merupakan bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat.
Baca juga: AHY Sebut Partai Demokrat Tidak Masalah Jika PDIP Gabung Pemerintahan Prabowo
Dalam aksi “Indonesia Gelap”, mahasiswa menyampaikan 13 tuntutan utama:
- Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
- Cabut proyek strategis nasional untuk mewujudkan reforma agraria sejati.
- Tolak revisi undang-undang Minerba yang dianggap membungkam suara kritis di kampus.
- Hapuskan multi fungsi ABRI untuk menghindari represi dalam sektor sipil.
- Sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat untuk perlindungan hukum.
- Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap mengancam pendidikan dan kesehatan.
- Evaluasi total program makan bergizi gratis agar tepat sasaran.
- Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- Mendesak Presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset.
- Menolak revisi undang-undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi menguatkan impunitas aparat.
- Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih untuk mengatasi borosnya pejabat.
- Menolak revisi peraturan DPR tentang tata tertib yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan.
- Reformasi kepolisian Republik Indonesia untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
Mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa. Jika pemerintah tetap mengabaikan tuntutan ini, mereka siap melakukan aksi yang lebih besar dalam waktu dekat.***
