NALARNESIA.COM – Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) mengajukan permintaan kepada Komisi V DPR RI agar menghadirkan langsung Satuan Tugas (Satgas) Perumahan untuk memaparkan peta jalan program 3 juta rumah.
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menyatakan bahwa penjelasan dari pihak Satgas akan memperjelas arah program tersebut sesuai visi Presiden Prabowo Subianto.
Joko menilai bahwa pemaparan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait roadmap program tersebut masih belum konkret. Oleh karena itu, REI mendorong agar Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, bisa memberikan penjelasan langsung kepada DPR demi memastikan program ini berjalan dengan arah yang konsisten.
BACA JUGA: Perluasan Informasi Program 3 Juta Rumah Harus Lebih Jelas, Tegas DPR
Ia menambahkan bahwa REI telah menjalin komunikasi intensif dengan Satgas Perumahan selama hampir delapan bulan sebelum pelantikan Presiden Prabowo. Diskusi tersebut fokus pada pembentukan ekosistem perumahan nasional dan rencana pendirian Kementerian PKP.
Dalam pertemuan tersebut, Satgas telah menyampaikan bahwa pemerintahan Prabowo akan fokus pada tiga program utama: rumah sosial, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan renovasi rumah. Program rumah sosial diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan, dengan skema cicilan ringan seperti Rp600 ribu per bulan atau Rp7,2 juta per tahun.
Tahun 2025 akan dimulai dengan pembangunan dua juta unit rumah sosial, masing-masing satu juta unit di wilayah pesisir dan pedesaan. Pemerintah merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp14,4 triliun untuk mendukung program tersebut, serta membangun satu juta unit rumah susun sederhana milik (rusunami) di perkotaan dengan menyediakan lahan gratis dan menggandeng investor lokal maupun asing.
BACA JUGA: Menteri PKP Usulkan Revisi Undang – Undang Perumahan
Untuk rumah MBR, pemerintah akan meningkatkan target pembangunan dari 220 ribu menjadi 320 ribu unit. Skema pembiayaan akan melibatkan dana non-APBN, termasuk subsidi bunga dari perbankan serta alternatif pendanaan dari dalam dan luar negeri.
Sementara itu, untuk renovasi rumah dan penataan kawasan, pemerintah melalui Kementerian PKP akan mengupayakan pendanaan dari APBN dan pinjaman luar negeri. Program ini bertujuan meningkatkan jumlah rumah layak huni di pedesaan, perkotaan, dan kawasan kumuh.
Sebagai asosiasi pengembang tertua dan terbesar di Indonesia, REI menyatakan komitmennya untuk mendukung penyediaan hunian bagi MBR. Joko menegaskan bahwa REI siap membangun rumah tanpa membebani anggaran negara, sehingga Presiden Prabowo bisa menyampaikan capaian nyata program ini dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2025.***
