NALARNESIA.COM – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan ketertarikannya lebih pada upaya rekonsiliasi nasional pasca-Pemilu 2024 daripada mendukung wacana penggunaan hak angket yang dianggapnya tidak mendesak pada saat ini.
“Saya justru lebih tertarik pasca-Pemilu 2024 setelah kita mengetahui itu namanya pertempuran politik itu menyisakan orang yang kecewa, orang marah yang belum bisa mencapai targetnya, dan saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa dan itu harus kita tunjukkan secara genuine,” ujar AHY di Jakarta, Sabtu, 24 Februari 2024.
Pernyataan ini dilontarkan AHY sebagai tanggapan terhadap pandangan beberapa partai politik di DPR RI yang mengusulkan penggunaan hak angket. AHY menegaskan pandangannya ini usai pertemuan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di kediaman resmi Wapres di Jakarta. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, AHY berpendapat bahwa tidak ada kebutuhan mendesak untuk menggunakan hak angket saat ini.
Bukan hanya karena Partai Demokrat merupakan bagian dari pemerintahan saat ini, AHY juga menegaskan bahwa perhitungan suara Pemilu, meskipun masih berlangsung, harus dihormati. Dengan penilaian rasional, AHY menyatakan bahwa hasil sementara menunjukkan keunggulan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dibandingkan dengan dua pasangan calon lainnya.
BACA JUGA: Lukman Edy Minta PKB Pikir Ulang Soal Usulan Hak Angket Kecurangan Pemilu
“Walaupun sekali lagi lagi kita menghormati penghitungan masih berlangsung. Bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU. Bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan pilpres ini sudah menempatkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar,” kata dia.
AHY tidak melihat ada sesuatu yang aneh dalam perolehan suara itu karena jarak keunggulannya jauh.
Meskipun demikian, dia sebagai seorang demokrat menyatakan menghormati partai dan tokoh mana pun di negeri ini yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya.
BACA JUGA: Jangan Salah! Ini Bedanya Bully dan Becanda
“Kami dari Demokrat secara tegas menyatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu (hak angket). Kami ingin Indonesia tidak terlalu dalam terjebak pasca-Pemilu 2024, dalam urusan-urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa,” katanya.
Ia juga menekankan 8 bulan sisa masa kerja kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin justru menjadi masa yang penting bagi transisi kepemimpinan nasional. Hal ini harus dikawal dengan baik.***
