NALARNESIA.COM – Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Eddy Junarsin, menilai bahwa pembentukan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat menjadi peluang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Dengan adanya Danantara, ‘monitoring' dari ‘parent company' (perusahaan induk) akan lebih transparan dan efektif,” ujar Eddy dalam keterangannya di Yogyakarta, Minggu, 23 Februari 2025.Eddy menjelaskan bahwa konsep ‘holding company' seperti Danantara dapat memperbaiki mekanisme koordinasi serta pengawasan terhadap berbagai BUMN yang selama ini dikelola secara terpisah oleh masing-masing kementerian.
Menurutnya, selama ini proses penunjukan dewan komisaris dan direksi dilakukan oleh kementerian tanpa selalu didukung oleh alasan dan evaluasi yang komprehensif.”Pengawasan dari pemerintah adalah melalui penunjukan dewan komisaris dan dewan direksi oleh kementerian sehingga sifatnya itu tidak terlalu ‘binding',” kata Eddy. Ia menekankan bahwa pembentukan Danantara seharusnya tidak hanya berhenti pada pembentukan ‘holding company', tetapi juga harus diikuti dengan langkah konkret seperti merger dan akuisisi berbagai perusahaan pemerintah agar lebih efektif dan efisien.
BACA JUGA: Prabowo Akan Resmikan BPI Danantara, Era Baru Pengelolaan Investasi Strategis Indonesia
Selain itu, Eddy mengingatkan bahwa struktur manajemen yang terlalu berlapis bisa berisiko menurunkan kebebasan berkreasi dari masing-masing BUMN.
Ia berharap kehadiran Danantara dapat mencegah praktik moral hazard dengan mekanisme pengawasan yang lebih transparan melalui bentuk ‘holding company' yang resmi.
Mengenai dampak Danantara terhadap perekonomian nasional, Eddy menilai bahwa dalam jangka panjang lembaga ini berpotensi memberikan kontribusi pada stabilitas keuangan negara. Namun, terkait kepercayaan investor terhadap stabilitas dan urgensi investasi, ia menyarankan agar pemerintah serta lembaga riset melakukan kajian lebih mendalam
“Mungkin dampaknya di jangka pendek hanya berjalan seperti biasa, tapi jangka panjang kita tidak tahu keefektifannya, karena persamaan ekonomi itu saling berkaitan dan cukup kompleks,” tutur Eddy.
BACA JUGA: Menkumham Supratman Bantah Intervensi Prabowo dalam Pertemuan dengan Para Hakim
Presiden Prabowo Subianto pertama kali mengumumkan rencana pembentukan Danantara dalam World Governments Summit pada 14 Februari 2025. Ia menyebut Danantara akan resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025.Sebagai sovereign wealth fund Indonesia, Danantara disebut akan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan dana awal yang diproyeksikan mencapai 20 miliar dolar AS.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, serta produksi pangan.
Dalam acara Partai Gerindra pada 15 Februari 2025, Presiden juga meminta mantan-mantan presiden serta pemimpin organisasi keagamaan untuk turut mengawasi pengelolaan dana Danantara.
“Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua, sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi,” ujar Prabowo.***
