“REI DKI Jakarta perlu mendengarkan visi misi dan program kerja yang akan diusung para Calon Gubernur. Khususnya dibidang Perumahan, Permukiman dan Realestat. REI DKI Jakarta ingin mendengar perspektif para Calon Gubernur tentang Jakarta ke depan, dikaitkan dengan perubahan status Kota Jakarta,” tambahnya.
Pada kesempatan pemaparan visi misi, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) menyatakan komitmennya untuk menjadikan REI DKI Jakarta sebagai mitra utama Pemprov dalam pembangunan Jakarta sebagai kota global.
“Visi pertama untuk realestat, saya ingin bersama REI DKI Jakarta. Ekonomi 5 tahun ke depan adalah ekonomi realestat. Bangunan bisa berubah fungsi sesuai waktu. Demikian juga urusan kemacetan Saya akan menggunakan teori realetat. Kami akan lebih banyak menghadirkan hunian di atas pasar-pasar yang ada di Jakarta, agar pekerja di Sudirman, Thamrin, tidak lagi tinggal di Depok dan Bekasi,” ujarnya.
DKI lanjut RK punya 150 pasar. Di atasnya akan dibangun realestat, di bawah tetap pasar. Jika ide ini berhasil maka orang menengah ke bawah bisa punya apartemen di tengah Jakarta, mengurangi biaya transportasi, stress dan kemacetan. Udara Jakarta akan menjadi lebih bersih.
BACA JUGA: Bank DKI Dorong Literasi Produk Perbankan Dalam Acara Panggung Rakyat Sambut Pemerintahan Baru
“Harga kan sudah mahal, jual murah tidak akan masuk, jadi lingkaran setan. Makanya [apabila terpilih] sebagai Gubernur Jakarta, saya serahkan ke REI Jakarta, 150 lokasi pasar kita bikin hunian,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmennya jika terpilih, RK menandatangani kontrak politik dengan DPD REI DKI Jakarta. Dua dari tiga point, kontrak politik yang ditanda tangani RK diantaranya adalah dukungan pembangunan hunian yang layak dan kemudahan perizinan sesuai aturan yang berlaku di Jakarta.
Sementara itu calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menjelaskan bahwa saat ini di Jakarta ada 1,4 juta masyarakat kekurangan hunian dan akses rumah tangga terhadap hunian layak hanya 38,8%. Untuk mengatasinya Pramono mengemukakan sejumlah gagasan.
Diantaranya adalah pengembangan area hunian terjangkau di area TOD (Transit Oriented Development) dan pengadaan hunian terjangkau dengan skema penggunaan lahan campuran (Mixed Used Development).
BACA JUGA: Ridwan Kamil Makan Malam Bareng Prabowo Sembari Membawa Map Kuning, Apa Isinya?
Pada kesempatan tersebut Pramono juga memaparkan soal program Jakarta Fund sebagai salah satu strategi membangun Jakarta dengan memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) untuk dikelola secara profesional dan terbuka dalam mendorong pembangunan daerah di Jakarta.
Dengan begitu ke depan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi harus bergantung pada pajak dan retribusi dalam membangun daerah di Jakarta.
“Karena SilPA kita itu hampir setiap waktu besarnya Rp 5-6 triliun. kalau saya ambil Rp 3-4 triliun saja, kemudian saya leverage Jakartanya, katakanlah cari uang Rp 6 triliun dengan leverage Jakarta saya yakin pasti bisa. Dana itu (juga) bisa dimanfaatkan untuk penyedian hunian terjangkau,” pungkasnya
Seperti halnya Ridwan Kamil, calon gubernur Pramono Anung juga bersedia menanda tangani kontrak politik dengan REI DKI Jakarta terkait dukungan pembangunan realestat di Jakarta ke depan.***