NALARNESIA.COM – Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai bahwa instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kepada para kepala daerah yang diusung partainya agar tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, dapat diartikan sebagai langkah menuju sikap oposisi.
“Jika dalam 100 masa kerja Prabowo, geliat oposisi masih moderat, maka kebijakan menarik kader mereka dari retret adalah pernyataan terbuka untuk oposisi keras PDIP,” ujar Ray saat dihubungi ANTARA dari Jakarta pada Jumat, 21 Februaru 2025.
Ia berpendapat bahwa keputusan ini bukan semata-mata karena penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dalam pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.
BACA JUGA: AHY Sebut Partai Demokrat Tidak Masalah Jika PDIP Gabung Pemerintahan Prabowo
Menurut Ray, langkah tersebut juga merupakan respons atas pernyataan posisi Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, terhadap PDIP. Dalam Rakernas Gerindra, Prabowo lebih menonjolkan kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menyatakan bahwa tidak semua partai harus berada dalam satu barisan pemerintahan.
“Pidato dan teriakan hidup Jokowi ini seperti isyarat keras Prabowo bahwa pemerintahan Prabowo lebih memilih berkoalisi dengan Jokowi dibanding dengan PDIP,” jelas Ray.
Sebagai respons terhadap dinamika politik nasional terkini, termasuk penahanan Hasto Kristiyanto, Megawati menerbitkan surat resmi bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani pada Kamis (20/2). Dalam surat itu, ia menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP, Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kebijakan partai, baik secara internal maupun eksternal.
Surat tersebut juga menginstruksikan agar semua kepala daerah dari PDIP yang sedang dalam perjalanan menuju Magelang segera menghentikan perjalanan mereka dan kembali ke kediaman masing-masing.
BACA JUGA: Arteria Digantikan oleh Romy Soekarno, Berpacu pada Keputusan PDIP
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat tersebut.
Selain itu, Megawati meminta para kepala daerah PDIP untuk tetap berkomunikasi secara aktif dengan DPP PDIP guna mengikuti perkembangan politik nasional.
“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” lanjutnya.***
