NALARNESIA.COM – Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Khofifah Indar Parawansa menyatakan optimisme bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tidak akan mengubah hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Insya Allah setelah putusan MK ini semuanya berjalan kondusif karena, sesuai hasil hitung KPU RI menangnya signifikan. Insya Allah seiring izin dari Allah, Pak Prabowo menang,” kata Khofifah dalam keterangan resmi yang diterima di Surabaya, Jumat.
Khofifah menegaskan bahwa putusan MK yang akan diumumkan pada awal pekan depan memiliki karakter final dan mengikat.
“Jadi selalu pemenang itu satu dan selalu ada yang kalah. Saya rasa yang pernah ikut kontestasi pilpres tahun ini mempersiapkan dari sekarang kalau ingin maju lagi,” ujarnya.
Dia berharap seluruh masyarakat dapat menghargai dan menghormati hasil putusan tersebut, sehingga dapat menjaga kondusivitas negara, termasuk di antara pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Gugatan PHPU dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md telah memasuki tahap akhir, dengan MK akan segera mengumumkan putusannya terkait sengketa hasil Pilpres 2024 pada awal pekan depan, yaitu Senin 22 April 2024.
BACA JUGA: Tim Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Tuntutan Anies dan Ganjar Tidak Relevan
“Mudah-mudahan mereka para pendukung baik dari pihak pemohon maupun yang terkait bisa sama memahami bahwa ini adalah proses demokrasi,” ucap Ketua Pengurus Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama ini.
Berdasarkan penetapan KPU RI, pasangan Prabowo-Gibran meraih total 96.214.691 suara, sedangkan Anies-Muhaimin memperoleh 40.971.906 suara, dan Ganjar-Mahfud 27.040.878 suara.
Pasangan Prabowo-Gibran telah ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU RI, seperti yang tercantum dalam surat keputusan lembaga tersebut dengan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.***
