NALARNESIA.COM – Presiden Joko Widodo menganggap bahwa pemberian hak cuti melahirkan hingga enam bulan bagi ibu pekerja sangat manusiawi, karena memungkinkan persiapan kelahiran dan perawatan bayi.
“Kalau diberikan cuti seperti itu saya kira untuk mempersiapkan kelahiran dan merawat bayinya, saya kira sangat manusiawi,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai melepas bantuan Indonesia untuk penanganan bencana di Papua Nugini dan Afganistan, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.
Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran dari pihak pengusaha yang mempertimbangkan perekrutan pegawai perempuan di masa depan terkait dengan kemungkinan penurunan produktivitas ketika mereka mengambil cuti melahirkan selama maksimal enam bulan.
BACA JUGA: Gak Cuma Bikin Darah Tinggi, Daging Sapi dan Kambing juga Bisa Penuhi Kebutuhan Protein
“Kita harapkan tidak seperti itu, karena apapun harus hargai perempuan, ibu-ibu mengandung, dan kita berharap bayi yang dilahirkan sehat semuanya,” kata Presiden.
Presiden Jokowi secara resmi telah menandatangani Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.
Undang-undang yang ditandatangani Jokowi di Jakarta pada 2 Juli 2024 ini memberikan hak kepada ibu setelah melahirkan, hak untuk mendapat pendampingan dari suami, serta hak untuk mendukung tumbuh kembang anak.
BACA JUGA: Menkominfo Diminta Mundur, Ini Tanggapan Jokowi
UU ini juga mencakup hak ibu pekerja, salah satunya adalah hak cuti pasca-melahirkan maksimal enam bulan.
Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) ini merupakan inisiatif dari DPR yang dimulai pada 30 Juni 2022. UU ini terdiri dari sembilan bab dan 46 pasal, dan bertujuan untuk mendukung persiapan menuju Indonesia Emas 2045.***
