Menlu AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin juga bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos sebelum melanjutkan pembicaraan “2+2” bersama mitra Filipina mereka, Enrique Manalo dan Gilberto Teodoro.
Kunjungan tingkat tinggi tersebut berlangsung menyusul serangkaian konfrontasi antara kapal Filipina dan China di Laut China Selatan yang disengketakan China dan beberapa negara Asia Tenggara, khususnya Filipina yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Washington bisa terlibat dalam konflik karena memiliki perjanjian pertahanan dengan Manila.
Pendanaan tersebut merupakan bagian dari alokasi militer asing sebesar dua miliar AS yang disetujui AS pada April 2024. Bantuan ini mendukung Filipina dalam memodernisasi angkatan bersenjatanya, yang termasuk salah satu yang terlemah di Asia, serta memperkuat kemampuan penjaga pantai.
Sekitar 125 juta dolar AS dari pendanaan tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan sebagian markas-markas militer Filipina yang akan dipakai pasukan AS, sesuai Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang Ditingkatkan pada 2014.
BACA JUGA: Menlu China dan Jokowi Bahas Soal Investasi Transportasi di IKN
Pemerintah China mengklaim memiliki hak kedaulatan dan yurisdiksi atas kepulauan yang disebut “Nanhai Zhudao” di Laut China Selatan. Kepulauan tersebut terdiri atas Dongsha Qundao, Xisha Qundao, Zhongsha Qundao dan Nansha Qundao atau lebih dikenal sebagai Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly, dan area Tepi Macclesfield.
“Satu-satunya pilihan yang tepat adalah menjunjung tinggi hubungan negara yang saling bertetangga dan bersahabat, kembali ke dialog dan konsultasi serta menjunjung tinggi otonomi masing-masing,” kata Lin Jian.
Namun, sejak 1999, Filipina menempatkan kapal perang BRP Sierra Madre di kawasan terumbu karang Ren'ai Jiao atau disebut Filipina sebagai “Beting Ayungin” dan mengirim logistik untuk mengisi perbekalan maupun orang ke markas terapung tersebut. Aksi Manila ini sering memicu konflik terbuka dengan penjaga pantai China.
“Kami mendesak negara-negara yang terkait untuk mendengarkan seruan semua negara di kawasan, memperbaiki praktik keliru mereka sesegera mungkin, menarik sistem pertahanan militer yang tidak sesuai dengan komitmen publik sebelumnya, dan menahan diri untuk tidak melangkah lebih jauh ke jalan yang salah,” katanya.***
