NALARNESIA.COM – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mengidentifikasi permasalahan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Salah satu contohnya adalah adanya kekhawatiran terhadap gerakan besar-besaran yang melibatkan kepala desa di Jawa Timur, khususnya di Kecamatan Buduran, di mana terdapat 14 kepala desa yang terlibat dalam gerakan tersebut.
“Sebanyak 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menyatakan dukungan kepada salah satu peserta pemilu,” kata Komisioner Komnas HAM Saurlin P Siagian dalam konferensi pers, Rabu, 21 Februari 2024.
Namun, Saurlin tidak memberikan rincian khusus mengenai calon nomor urut 1, 2, atau 3 yang diketahui mendapatkan dukungan dari gerakan kepala desa tersebut. Peristiwa serupa juga tercatat di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.
BACA JUGA: Kasad Siapkan Perpindahan 18 Satuan TNI AD Ke IKN
Ia mengungkapkan bahwa terdapat rapat koordinasi kepala desa di kabupaten tersebut dengan tujuan untuk mendukung calon peserta pemilu tertentu. Di samping itu, Komnas HAM juga menyoroti adanya petunjuk dari kepala daerah tertentu.
Ditemukan juga bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Cianjur terlibat dalam praktik politik uang untuk mendukung kemenangan peserta pemilu. Selain itu, terdapat insiden “cawe-cawe” dari Penjabat Gubernur Kalimantan Barat yang videonya menjadi viral di berbagai platform media sosial.
“Pj gubernur Kalimantan Barat mengajak masyarakat untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang mendukung pembangunan IKN. Ajakan ini disampaikan pada HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada 24 Januari 2024,” katanya.***
