“Apalagi, dana transfer daerah telah dipotong sekitar 50 persen,” tambahnya.
Menurutnya, langkah ini dapat membuat pemerintah daerah merasa lebih bebas untuk tidak selalu sejalan dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, keberadaan kepala daerah PDIP bisa menjadi salah satu kekuatan dan daya tawar partai dalam menghadapi pemerintahan Prabowo-Gibran.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Panggil Menko AHY dan Sejumlah Menteri Bahas Isu Infrastruktur
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara resmi menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak menghadiri acara pembekalan atau retret di Akmil, Magelang, yang dijadwalkan pada 21–28 Februari 2025.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang ditandatangani Megawati pada Kamis (20/2).
Keputusan itu diambil setelah mencermati dinamika politik nasional yang berkembang, terutama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam surat tersebut, Megawati menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP, dirinya sebagai Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengambil kebijakan dan mengeluarkan instruksi untuk kepentingan partai.
Selain itu, Megawati menginstruksikan seluruh kepala daerah PDIP yang sedang dalam perjalanan ke Magelang untuk segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertulis dalam surat tersebut.
Megawati juga mengimbau agar seluruh kepala daerah PDIP tetap menjaga komunikasi aktif dengan DPP PDIP guna mengikuti perkembangan politik nasional.
“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tutupnya.***
