NALARNESIA.COM – Sejumlah nelayan perempuan yang tergabung dalam Persaudaraan Nelayan Indonesia (PNI) dan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara) turut serta dalam aksi unjuk rasa. Aksi itu mereka gelar bersama dengan sejumlah organisasi perempuan lainnya di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (08/03/24).
“Kita sebenarnya dari Kiara koalisi rakyat untuk keadilan perikanan hari ini juga ada dari persaudaraan nelayan Indonesia, ini juga ada dari kawan2 global march movement ,” ujar Susan selaku sekjen Kiara di tengah massa aksi pada Jumat, 8 Maret 2024.
Susan mengatakan kondisi masyarakat pesisir terutama para nelayan perempuan sangat memperihatinkan. Perampasan ruang hidup yang terus terjadi menjadi sebab kesejahteraan mereka menurun.
“Sebenernya sih kalo kita melihat bahwa yang dibutuhkan oleh perempuan ini bagaimana perampasan ruang tidak terus terjadi, kan kita tahu banyak proyek reklamasi, tambang, nah itu semua dihentikan,” ujarnya.
BACA JUGA: Ada Oknum-oknum Tak Mau Berbagi Tolak Kebijakan Kejari Rangkul Semua Korban Robot Trading DNA Pro
Susan juga menyayangkan sebutan Poros Maritim Dunia yang disematkan kepada Indonesia tidak serta merta dengan kesejahteraan rakyat pesisir. Berbagai konsesi tambang dan proyek reklamasi di Indonesia membuat kondisi masyarakat kian memprihatinkan.
“Semakin parah, yang paling kami takutkan itu dampak dari proyek yg 10 tahun terakhir, kan katanya poros maritim harusnya mereka sejahtera tapi enggak. Banyak banget ijin-ijin tambang sama reklamasi yang membuat mereka desa-desanya tenggelam gitu, kemudian banyak juga yang beralih profesi misalkan mereka melaut jadi buruh,” katanya.
Berbagai proyek strategis nasional yang berada di pesisir pantai membuat kondisi laut menjadi semakin memburuk. Kondisi laut yang buruk itu ditunjukkan dengan jumlah tangkapan ikan yang terus menurun.
Susan juga mengkhawatirkan tentang kondisi perikanan Indonesia di masa depan. Melihat berbagai kesulitan nelayan hari ini, hal itu bisa menjadi pemicu anak muda tidak mau menjadi nelayan.
BACA JUGA: Massa Aksi Demo Tolak Hak Angket Mendapatkan Pengawalan Kepolisian
“Makin parah, misalkan 1 bulan mereka itu efektif cuma 10-15 hari melaut, okelah itu memang siklusnya tetapi mereka itu pernah dapet ikan itu kurang dari satu kilo sehari, sedangkan ongkos mereka itu satu hari bisa 70-100 ribu ditambah lagi BBM skrg susah. Jadi kemiskinan semakin banyak, semakin berkelindan dan yang kami takutkan gaada lagi anak muda yang mau melaut,” jelasnya.
Dari berbagai kondisi ini, Susan berharap agar negara mampu untuk hadir dalam menjamin kebebasan ruang masyarakat pesisir. Terutama untuk mencari ikan, masyarakat menjadi kehilangan mata pencahariannya dan sumber kehidupannya.
