NALARNESIA.COM – Presiden RI Prabowo Subianto mengundang sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, untuk membahas progres inisiatif pendidikan nasional berupa sekolah rakyat.
Para pejabat yang hadir di antaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk menyampaikan laporan terkini terkait pembangunan sekolah rakyat yang diharapkan mulai berjalan pada tahun ajaran ini di sejumlah lokasi.
“Kami mau melaporkan perkembangan sekolah rakyat yang mana tentu kita harapkan pada tahun ajaran ini ada beberapa titik yang bisa dimulai sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya,” ujar Gus Ipul saat tiba di kompleks Istana.
BACA JUGA: Menteri Transmigrasi Apresiasi Antusiasme Warga Batam dalam Pawai Takbir Idul Fitri
Menurutnya, sebanyak 53 lokasi telah dipersiapkan dengan matang, bahkan saat ini sudah mulai memasuki tahap penyediaan sarana pendukung seperti meja, kursi, dan tempat tidur bagi siswa.
Selain itu, hampir 300 daerah di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi juga telah mengajukan permohonan untuk turut menjadi bagian dari program sekolah rakyat ini.
Gus Ipul menyebutkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan survei terhadap lokasi-lokasi yang diusulkan. Apabila memenuhi kriteria kelayakan, jumlah titik pembangunan sekolah rakyat dapat bertambah signifikan.
“Mungkin 70 atau mungkin juga 80 dan mungkin juga bisa 100 tergantung nanti dalam 2 minggu ke depan ini,” kata dia.
BACA JUGA: Sri Mulyani Kaji Skema Pendanaan Gabungan untuk Dukung Koperasi Desa Merah Putih
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir untuk menyampaikan perkembangan seputar pembiayaan sekolah rakyat serta melaporkan perjalanan dinasnya ke Amerika Serikat.
“Ini mengenai sekolah rakyat, tetapi nanti juga lapor perjalanan saya ke Amerika,” ujar Sri Mulyani.
Ia juga menegaskan bahwa anggaran pembangunan sekolah rakyat akan bersumber dari APBN, namun partisipasi dari masyarakat dan pelaku usaha juga dibuka untuk memperkuat pembiayaan.
“Pasti sebagian dari APBN. Kalau ada partisipasi masyarakat atau dunia usaha, bagus juga,” tuturnya.
Program sekolah rakyat menjadi salah satu fokus pemerintah dalam pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memperluas akses pendidikan berkualitas di berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal.***
