NALARNESIA.COM – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan segala operasi militer di Tanah Papua.
“Kami mendesak sejumlah pihak terutama Presiden Jokowi sebagai kepala negara untuk melakukan penghentian operasi militer di Papua secara menyeluruh, bukan lagi secara parsial atau secara separuh, tapi secara menyeluruh,” ujar Dimas saat konferensi pers di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Senin, 4 Maret 2024.
Dimas menilai pengerahan kekuatan militer untuk menumpas berbagai konflik dan kekerasan di Papua tidak terbukti dapat meredam konflik di sana. Terutama konflik di wilayah Provinsi Papua tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.
“Karena operasi militer tidak terbukti dapat efektif meredam konflik dan juga kekerasan yang ada di Papua,” kata Dimas.
BACA JUGA: Seorang ASN di Papua Terluka Akibat Serangan Massa di Kantor KPU
Menurut Dimas, pengerahan kekuatan militer untuk mengatasi konflik di Papua menjadi hal yang tidak efektif. Operasi militer yang dilakukan di wilayah Papua hanya akan menambah anggaran pengeluaran negara.
“Hanya menambah anggaran, karena lagi-lagi operasi ini dipakai oleh TNI-Polri untuk menambah cost anggaran dan juga alokasi APBN dan ini bisa kita maknai sebagai upaya untuk tidak efektif dalam penggunaan anggaran negara,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dimas menyarankan penuntasan konflik di Tanah Papua lebih mengedepankan pendekatan damai melalui jalur dialog.
“Berarti tidak boleh ada pengerahan militer atau kekuatan tempur,” pungkasnya.
BACA JUGA: Pertama Dalam Sejarah, Harga Beras Capai Harga Tertingginya
Untuk diketahui, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto baru-baru ini membentuk Komando Operasi (Koops) bernama Habema untuk menyatukan pola operasi TNI dan Polri dalam menangani konflik di beberapa daerah di Papua.
Agus meyakini Koops Habema, yang merupakan singkatan dari ‘Harus Berhasil maksimal' dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua, di mana dalam beberapa tahun terakhir menghadapi gangguan dan serangan dari kelompok pemberontak OPM.
“Strategi yang saya berlakukan (untuk Papua) adalah smart power, yang merupakan kombinasi dari soft power dan hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema, harus berhasil maksimal. Untuk implementasinya, koops ini diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri; sehingga penanganan konflik di Papua dapat lebih efektif,” kata Agus Subiyanto saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024.***
