Presiden Prabowo: Penyelundupan Ancam Kedaulatan dan Industri Dalam Negeri

Avatar
Presiden Prabowo Subianto (kanan) menyapa para kepala daerah seusai acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2025, serta peluncuran katalog elektronik (e-katalog) versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Presiden menyatakan penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD tahun anggaran 2025 merupakan simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN 2025. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pri.
banner 468x60

NALARNESIA.COM – RI menyatakan bahwa praktik penyelundupan, termasuk komoditas tekstil, merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan .

“Penyelundupan tekstil, misalnya, mengancam industri dalam negeri dan kehidupan ratusan ribu pekerja kita,” ujar saat memberikan arahan pada Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kementerian PPN/Bappenas, , Senin, 30 Desember 2024.

banner 225x100

juga menyoroti dampak kebocoran yang disebabkan oleh penyelundupan, baik dari luar negeri maupun yang dilakukan oleh warga dalam negeri.

“Penyelundupan dari warga dalam negeri adalah membahayakan kedaulatan ,” tegasnya.

BACA JUGA: Sekretaris Kabinet Bantah Isu “Walk Out” Erdogan Saat Prabowo Berpidato di KTT D-8

Dalam pidatonya, Presiden menekankan pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih untuk menjaga kedaulatan negara serta melindungi kehidupan rakyat.

Untuk mengatasi masalah ini, ia menegaskan perlunya terhadap pelaku penyelundupan. Presiden menginstruksikan aparat pemerintah agar memiliki kewenangan khusus untuk menghentikan ancaman tersebut.

Ia bahkan mempertimbangkan langkah ekstrem seperti menenggelamkan kapal-kapal penyelundup, dengan meminta pandangan ahli hukum terkait pelaksanaannya.

Presiden juga mengajak seluruh aparat pemerintah untuk sama dalam menghentikan kebocoran demi memastikan kedaulatan bangsa tetap terjaga dan melindungi rakyat .

BACA JUGA: Presiden Prabowo: APBN 2025 Dirancang untuk Stabilitas dan Efisiensi di Tengah Ketidakpastian Global

“Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih, Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih,” kata Presiden dengan tegas.***

Leave a Reply