NALARNESIA.COM – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menjelaskan bahwa ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto dalam KTT G7 di Kanada pada 15–16 Juni 2025 tidak berkaitan dengan keberpihakan terhadap blok negara tertentu.
Dalam pernyataannya di Kantor PCO, Jakarta, Senin, Hasan mengatakan alasan utama absennya Presiden adalah karena benturan jadwal dengan agenda strategis lain yang telah dikonfirmasi lebih dulu, seperti kunjungan kenegaraan ke Rusia dan Singapura pada 16–20 Juni 2025.
“Presiden menerima banyak undangan dari berbagai negara. Tapi beberapa di antaranya waktunya beririsan dan lokasinya jauh seperti Kanada, Rusia, dan Singapura. Semua undangan ini dihargai oleh pemerintah,” ujarnya.
BACA JUGA: Sekretaris Kabinet Bantah Isu “Walk Out” Erdogan Saat Prabowo Berpidato di KTT D-8
Hasan menambahkan bahwa undangan ke forum St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) di Rusia dan pertemuan tahunan dengan Singapura sudah dikirim jauh lebih awal, bahkan sejak Maret atau April, sementara undangan G7 baru diterima pada awal Juni.
Menurutnya, kehadiran Presiden di SPIEF merupakan bentuk penghormatan terhadap undangan Rusia, di mana Presiden dijadwalkan menyampaikan pidato penting, sedangkan kunjungan ke Singapura dinilai krusial karena berpotensi menghasilkan lebih dari 10 kerja sama bilateral yang bernilai tinggi.
Hasan menegaskan Indonesia tetap konsisten menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan tidak berpihak kepada blok mana pun.
“Jadi, anggapan bahwa Indonesia condong ke satu blok itu keliru. Kita aktif di OECD, BRICS, G20, dan APEC karena pertimbangan manfaat strategis, bukan ideologis,” tegasnya.
BACA JUGA: Prabowo dan PM Singapura Lawrence Wong Kompak Pakai Batik di Jamuan Makan Malam Pribadi
Ia juga menambahkan bahwa Indonesia hanya bergabung dalam kerja sama ekonomi yang memberi keuntungan nasional, bukan blok militer atau pertahanan.
Pemerintah berharap masyarakat tidak terjebak dalam narasi geopolitik yang menyudutkan Indonesia, dan memahami bahwa keputusan Presiden hadir dalam forum internasional selalu didasarkan pada pertimbangan matang dan agenda yang telah direncanakan.***
