Megawati berusaha menunjukkan bahwa partai politik adalah jalan yang tepat bagi siapa pun untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik di semua level pemilihan.
Meskipun Anies dan PDIP adalah simbol perlawanan atau oposisi, ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Ramdansyah mengatakan bahwa Anies tampaknya tetap ingin berada di luar partai, sementara PDIP tidak menginginkan hal tersebut.
“Pilihan Anies untuk tidak menjadi anggota partai mana pun sepertinya sudah menjadi prinsip yang sulit diubah, mungkin masih buruknya persepsi publik mengenai partai politik ikut mempengaruhi sikap keengganan beliau untuk bergabung di partai politik mana pun,” ujarnya.
Selain itu, ketidakinginan Anies untuk menjadi kader partai mana pun juga tercermin dari beberapa pernyataan petinggi PKS.
BACA JUGA: Kian Tertutup Langkah Anies Baswedan, KPU Tegaskan Setiap Parpol Hanya Dapat Mendukung Satu Paslon
Ramdansyah menambahkan bahwa jika Anies mau bergabung dengan partai, mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih bisa maju dalam Pilkada 2024.
“Kita tidak pernah tahu politik legislasi ke depan, bisa saja kebijakan pilkada langsung terhenti di beberapa tahun ke depan karena dengan keserentakan pilkada secara nasional ini kelak cepat atau lambat akan menimbulkan pertanyaan untuk apa tetap dipertahankan pilkada dipilih secara langsung, apalagi ketika sudah dianggap business as usual,” pungkas dia.
Oleh karena itu, Ramdansyah menyarankan bahwa reformasi partai politik melalui revisi UU Parpol harus menjadi prioritas utama agar dapat diperbaiki di masa depan. Ia melihat adanya harapan publik bahwa Anies seharusnya memutuskan untuk bergabung dengan partai politik dalam Pilkada 2024, karena momen tersebut dianggap paling tepat.***
