Puan dan Megawati Belum Nyatakan Penggunaan Hak Angket

Avatar
PDI Perjuangan resmi menetapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024 di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4/2023)(ANTARA FOTO/Setpres/Agus Suparto/YU)
banner 468x60

NALARNESIA.COM – Hasyibulloh Mulyawan, seorang analis politik dan Direktur Eksekutif Ethical Politic, mengungkapkan pandangannya bahwa tampaknya hanya memperkenalkan wacana mengenai dorongan penggunaan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam di .

Mulyawan berpendapat bahwa tindakan tersebut mungkin disengaja, mengingat belum terlihat keseragaman dukungan dari elit partai berlambang Banteng untuk mengadvokasi hak angket.

banner 225x100

Misalnya, Ketua yang juga Ketua DPP  Puan Maharani juga belum bersuara mengenai hak angket, terlebih juga ibunya, Ketua Umum DPP   belum angkat bicara.

“Belum serempaknya Partai PDIP bersuara terkait dengan Hak Angket Kecurangan Pemilu, kalau dilihat dari kacamata komunikasi politik ini merupakan upaya PDIP menggulirkan wacana ke publik dan melihat bagaimana respon publik terkait wacana hak angket tersebut,” kata Hasyibulloh di pada Kamis, 29 Februari 2024.

BACA JUGA: Pasca Debat Cawapres, Puan Maharani Mengaskan Anak Muda Mesti Menjaga Sopan Santun

Selain itu, menurutnya, PDIP kekinian terkesan masih menghitung dan juga melakukan pemetaan terhadap partai-partai politik yang pro dan kontra terhadap hak angket kecurangan .

“Selain itu melihat respon Publik PDIP juga bisa jadi sedang berhitung dengan pengguliran wacana hak angket tersebut partai-partai mana saja yang Pro dan Kontra terhadap hak angket kecurangan pemilu sehingga hak angket itu bisa langsung diajukan di DPR,” ungkapnya.

BACA JUGA: Merasa Diintimidasi Aparat, Megawati: Hei Polisi! Hei Tentara! Jangan Intimidasi Rakyatku

Di lain sisi, kata dia, partai-partai politik lain sedang sibuk juga menaikkan posisi tawarnya, terlebih terhadap wacana pengguliran hak angket tersebut.

“Karena rekap manual sedang berjalan, dan apabila ada partai atau beberapa partai merasa dicurangi dengan hasil hitungan yang dilakukan ini bisa menjadi pemantik akan terjadi gelombang tekanan parpol-parpol yang merasa dicurangi sehingga hak angket itu bisa bergulir dengan cepat di DPR secara pengajuannya,” ujarnya.***