NALARNESIA.COM – Staf Khusus Menteri Agama (Stafsus Menag) Wibowo Prasetyo menyatakan bahwa peran media dalam mengawasi kebijakan dan program Kementerian Agama memiliki dampak signifikan dalam membangun layanan yang efektif, efisien, dan lebih akuntabel.
Dalam acara focus group discussion (FGD) yang berjudul “Pengawasan Kolaboratif 2024” yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Wibowo menekankan bahwa tingkat transparansi yang tinggi akan membentuk kepercayaan publik dan reputasi yang positif.
Reputasi yang tinggi bagi Kemenag tercermin dalam pengakuan dan sejumlah penghargaan yang diterima dari pihak eksternal.
Pada tahun 2023, Kemenag, misalnya, mendapat pengakuan dari Komisi Informasi (KI) Pusat yang memberikan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan kualifikasi Informatif, yang merupakan prestasi tertinggi dalam hal keterbukaan informasi publik.
BACA JUGA: Pendaki Gunung Cikuray Tewas Usai Tersambar Petir, Saat Ini Sudah di Evakuasi
Beberapa media juga memberikan apresiasi kepada Kemenag sebagai institusi yang berhasil mentransformasi layanan publik ke ranah digital.
Terakhir, Kemenag meraih predikat Baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena berhasil menerapkan sistem manajemen merit pada Aparatur Sipil Negara (ASN).
Wibowo berharap agar kerjasama yang erat antara media dan Kemenag dapat terus terjaga, karena hal ini menjadi landasan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (good governance).
Dalam konteks pengawasan, peran media tidak hanya sebagai penyampai informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan, program, kegiatan, dan keputusan pemerintah.
BACA JUGA: Terjadi di Pesisir Pacitan, Bapak Tewas Tenggelam Saat Menolong Anaknya ‘Dimakan' Ombak
Menurut Wibowo, melalui laporan jurnalistik yang khas, media dapat membantu menjaga transparansi dengan mengungkap informasi yang mungkin tidak diungkapkan secara terbuka oleh pemerintah.
Media juga memiliki peran penting dalam mengontrol kinerja pemerintah dan menyoroti kelemahan atau ketidakpatuhan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan sumber daya publik.
Dengan melaporkan atau memberitakan kebijakan publik, media efektif dalam membantu mengawasi pemerintah.***
