Ditanya Perbedaan Politik Identitas dengan Identitas Politik, Ini Penjelasan Mahfud MD

PADANG, NALARNESIA.com – Salah satu isu meresahkan yang masih membayangi pemilihan umum (Pemilu) 2024 adalah politik identitas. Trauma praktik politik indentitas pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 dan pemilihan presiden (pilpres) 2019 dikhawatirkan dapat terjadi pula di Pemilu 2024 nanti.

Politik identitas telah membuat masyarakat Indonesia terbelah dalam dua kelompok cebong versus kampret yang kemudian berkembang menjadi kadrun (kadal gurun). praktek politik identitas yang masif dikhawatirkan dapat menciptakan disintegrasi NKRI di masa depan.

Terkait dengan hal itu, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Prof Mahfud MD dalam kunjungannya ke Padang, Sumatera Barat menjelaskan perbedaan antara politik identitas dengan identitas politik kepada mahasiswa Universitas Bung Hatta.

BACA JUGA: Temuan “Dana Haram” Biayai Kampanye Parpol Diduga Berasal Dari Fasilitas Pinjaman BPR dan Tambang Ilegal, Ini Kata Mantan Wakil Ketua KPK

Menurut calon Wakil Presiden ini, antara politik indentitas dan identitas politik itu tidak sama. Politik identitas merupakan cara berpolitik yang mengutamakan kelompok primordial untuk kemudian menganggap pihak lain sebagai lawan atau musuh.

Sementara identitas politik diperbolehkan termasuk dalam menentukan calon pemimpin. Sebagai contoh, pemeluk muslim memilih calon dari barisan islam dengan harapan aspirasinya ditampung oleh calon tersebut.

“Contoh lain, saya orang Minangkabau maka saya memilih calon dari etnis Minangkabau, itu dibolehkan,. Namun, yang tidak boleh ialah orang Minangkabau memilih orang Minangkabau dengan tujuan menghabisi etnis lain apabila calon yang diusungnya terpilih. Hal tersebutlah yang disebut dengan politik identitas,” ujar Mahfud di Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat, Senin, 18 Desember 2023.

BACA JUGA: Kampanye di Aceh, Iring-iringan Mobil Capres Anies Baswedan Diberikan Kena Musibah

Mahfud menegaskan, praktik politik identitas sebaiknya dihindari dalam kampanye-kampanye pemilu. Tapi kalau identitas politik itu boleh karena itu merupakan sebuah keniscayaan atau tidak bisa dihalangi. Sebab, bagaimanapun seseorang cenderung memilih karena faktor identitasnya.