PALEMBANG, NALARNESIA.COM – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan salah satu kunci untuk penanganan kekurangan kebutuhan atau backlog perumahan di Indonesia adalah kolaborasi pemangku kepentingan bidang perumahan.
Hal itu terlihat dengan adanya backlog kepemilikan rumah berdasarkan data Susenas tahun 2023 yang sebelumnya sebesar 12,75 juta menjadi 9,9 juta unit.
Menurut Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, dari data Susenas tahun 2023 backlog kepemilikan rumah telah mengalami penurunan dari sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 12,75 juta menjadi 9,9 juta unit.
“Sedangkan persentase dan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak juga mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 29,4 juta menjadi 26,9 juta rumah tangga,” ujar Iwan Suprijanto di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024.
BACA JUGA: Tetap Optimis di Puncak Tahun Politik, Dua Pengembang ini Rilis Proyek Perumahan Baru
Menurut Iwan, kunci utama penanganan backlog adalah kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, perbankan, masyarakat serta kepedulian sosial sektor swasta.
Dengan demikian, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di sektor informal juga bisa merasakan manfaat dari program perumahan di Indonesia.
Kementerian PUPR, imbuh Iwan, juga terus menjalankan kebijakan serta melaksanakan strategi dalam program perumahan selama tahun 2020 – 2024. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni terutama untuk MBR.
