Bahkan Nusron mempersilahkan masyarakat untuk kembali melihat pemberitaan medaia beberapa waktu lalu tentang adanya elite PDIP yang yakin bahwa Jokowi akan mendukung Ganjar dalam Pemilu 2024.
“Monggo cek di berita, sekitar awal Juni tahun lalu, salah satu Ketua PDI Perjuangan meyakini bahwa Presiden Jokowi akan berkampanye untuk Ganjar. Bahkan beliau juga bicara aturan bahwa Presiden boleh cuti untuk berkampanye,” jelasnya.
Nusrom menuturkan bahwa dalam penyusunan sebuah aturan perundang-undangan telah dianalisis perihal etika dan moral dari sebuah kebijakan tersebut.
Dengan begitu, apabila seseorang menjalankan hukum perundang-undangan yang berlaku dan dianggap melanggar moral dan etika. Nusron lantas bertanya apakah semua pihak yang menyusun peraturan ini dianggap tidak bermoral juga?
BACA JUGA: Viral di Media Sosial Video 2 Jari Teracung dari Dalam Mobil Kepresidenan, Ini Tanggapan Ma'ruf Amin
“Ketika dalam UU Pemilu memperbolehkan kampanye tentu sudah ada pertimbangan variabel moral dan etika. Kalau melaksanakan aturan itu dianggap melanggar moral artinya semua pihak yang menyusun undang-undang itu dianggap tidak bermoral dan tak punya etika dong?” kata Nusron.
Dilansir dari website Universitas Medan Area, Jumat, 26 Januari 2024. Orang yang tidak bermoral adalah ia yang memiliki perasaan benar dan salah terhadap salah satu standar moral. Seseorang yang amoral tidak memiliki perasaan benar dan salah dan tidak mengakui standar moral apapun.***
