NALARNESIA.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan pertanahan pada 2024 tercatat mencapai Rp2,9 triliun.
Nusron menjelaskan bahwa pada tahun 2024, Kementerian ATR/BPN telah memberikan sekitar 8 juta layanan kepada masyarakat, termasuk penerbitan Sertipikat Elektronik.
“PNBP pada tahun ini mencapai Rp2,9 triliun dari 8 juta layanan yang diberikan,” kata Nusron dalam acara media gathering di Jakarta, Selasa, 31 Desember 2024.
Sekitar 84 persen dari layanan pertanahan didominasi oleh layanan informasi pertanahan, hak tanggungan, dan peralihan hak.
Sejak diluncurkan pada Desember 2023, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan 3.192.663 Sertipikat Elektronik, yang sudah diterapkan di 486 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.
Berkat tingginya jumlah Sertipikat Elektronik yang diterbitkan, dapat dilihat bahwa minat masyarakat terhadap Sertipikat Elektronik terus meningkat, yang memberikan keamanan dan kenyamanan dalam memegang bukti hak atas tanah yang sah di mata negara.
Sertipikat Elektronik ini menjadi salah satu program yang terus didorong dalam rangka transformasi pelayanan publik di Kementerian ATR/BPN.
Dari seluruh layanan yang diberikan, Kementerian ATR/BPN turut berkontribusi meningkatkan ekonomi masyarakat dan negara, yang terlihat dari nilai Hak Tanggungan Elektronik yang diterbitkan pada 2024, yang mencapai Rp882,7 triliun.
BACA JUGA: AHY Bersama Satgas Anti Mafia Tanah Berhasil Ungkap Kasus Mafia Tanah di Jawa Timur
Dalam hal legalisasi aset, tugas utama Kementerian ATR/BPN adalah melakukan pendaftaran dan sertifikasi tanah, termasuk tanah milik masyarakat individu, tanah ulayat milik masyarakat adat, serta tanah wakaf dan rumah ibadah.
Pada tahun ini, Kementerian ATR/BPN berhasil mendaftarkan 9.171.555 bidang tanah, dengan 3.605.520 bidang di antaranya telah tersertifikasi.
