NALARNESIA.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa dia terus berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai pembebasan lahan untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ini terkait dengan masih adanya 2.086 hektar lahan di area IKN yang belum selesai dalam proses pembebasan.
“Saya terus berkomunikasi juga dengan DPR RI, dengan Komisi II,” kata AHY dikutip Sabtu, 27 April 2024.
BACA JUGA: Pemerintah Bersama Pengembang Mulai Pasarkan Produk Properti yang Ada IKN
Selain berinteraksi dengan Komisi II, AHY juga berkomunikasi dengan Otorita IKN (OIKN) sebagai pihak yang memiliki peran besar dalam menyelesaikan masalah tersebut.
Pembebasan lahan untuk proyek IKN tidak hanya melalui Program Dana Sosial dan Kesejahteraan (PDSK), tetapi juga melalui skema relokasi yang menjadi alternatif tergantung pada situasi masing-masing warga yang terlibat.
“Karena mereka nanti yang akan menyelesaikan apakah bentuknya ganti rugi atau yang dinamakan dengan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK),” lanjut AHY.
BACA JUGA: AHY Bersama Satgas Anti Mafia Tanah Berhasil Ungkap Kasus Mafia Tanah di Jawa Timur
AHY menegaskan bahwa pembebasan lahan untuk IKN tidak akan merugikan masyarakat sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Masing-masing berbeda case-nya kasusnya, ada yang punya sertifikat ada yang belum,” tutur AHY.
Hal ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan kelancaran dan terus berjalannya proyek IKN meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan.
“Pesan dari Bapak Presiden, jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan atau menjadi korban dari pembangunan,” tegas AHY.***
