“Monggo para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan bapak presiden sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak, selanjutnya biar masyarakat menilai,” kata dia.
Anies berpendapat bahwa pembentukan aturan-aturan negara ini dibuat untuk kepentingan bersama bukan hanya perseorangan.
Aturan itu nantinya dijadikan acuan tentang suatu hal tersebut benar atau salah.
“Aturan hukum kita bagaimana sih, kalau tidak nanti kita akan mengatakan itu benar atau salah berdasarkan pandangan subjektif masing-masing. Kalau aturan hukum menyatakan tidak boleh berarti tidak boleh, kalau menyatakan boleh berarti boleh,” ucapnya.
Presiden RI, Jokowi memberikan tanggapan saat ditanyai soal keberpihakannya kepada para calon pasangan presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2024 ini.
BACA JUGA: TKN Tegaskan Bahwa Proyek Food Estate Akan Panen Jagung dan Singkong di Lahan Seluas 8 Hektar
Akan tetapi, pria asal Solo itu justru balik bertanya kepada para wartawan tentang dirinya. Jokowi berpendapat bahwa kampanye dan keberpihakan seorang presiden diperbolehkan asal tidak menggunakan fasilitas negara.
“Ya boleh saja saya kampanye, tapi yang penting tidak gunakan fasilitas negara,” ucap Jokowi saat jumpa pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.***
