NALARNESIA.COM – Per 1 Januari 2024 harga rumah subsidi di Jabodetabek naik berkisar 7 persen yang sebelumnya sebesar Rp181 juta (2023), menjadi Rp185 juta (2024). Bukan hanya harga yang naik, tapi tahun ini juga pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hanya menargetkan 166.000 unit rumah subsidi Fasilitas Likuiditas pembiayaan Perumahan (FLPP) atau senilai Rp13,72 triliun.
Target tersebut jelas lebih kecil dibanding tahun lalu, dimana alokasi FLPP sepanjang 2023 ditargetkan tembus di angka 220 ribu unit. Dengan backlog kepemilikan rumah sebesar 12,71 juta rumah tangga. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (dalam sebuah kesempatan) memperkirakan anggaran FLPP habis tersalurkan pada pertengahan tahun 2024, mengingat sudah ada antrian 16.000 untuk (FLPP) tahun 2024. Itu berarti, di awal tahun ini kuota rumah subsidi tinggal 150.000 unit saja.
Kondisi ini kontan saja membuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terutama yang belum memiliki rumah pertama dilanda 'kegalauan'. Sebagian besar kalangan MBR yang tak ingin kehabisan kuota, ditambah lagi mulai 2024 setiap tahun harga rumah subsidi otomatis naik (sebelumnya bisa bertahan 3 – 4 tahun tidak naik), makanya mereka bertekad tak ingin lagi menunda fasilitas bantuan memiliki rumah dari pemerintah.
Sebut saja Hendrik (32 tahun), karyawan pabrik di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang pertengahan Januari 2024 berhasil melakukan akad kredit di perumahan Pertama Puri Harmoni 2, Cileungsi, yang dikembangkan Vista Land Group.
Menurut Hendrik yang beranak satu ini, tak seperti tahun-tahun sebelumnya, kini setiap tahun harga rumah subsidi pasti naik, sehingga kalau ditunda-tunda takutnya harganya makin tinggi, sementara usia produktivitasnya pun makin berkurang. Belum lagi kuotanya juga makin mengecil.
”Yang jelas saya tak mau keluarga saya hidup di rumah kontrakan yang dua tahun sekali harus pindah, karena sewa kontrakan dinaikkan sepihak oleh pemilik. Jika tidak dipaksakan sekarang, saya khawatir keluarga saya hidupnya nomaden (berpindah-pindah),” jelas Hendrik usai melakukan akad kredit massa bersama 62 konsumen dengan Bank Tabungan Negara (BTN) di Perumahan Permata Puri Harmoni 2, Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Tetap Optimis di Puncak Tahun Politik, Dua Pengembang ini Rilis Proyek Perumahan Baru
Sama seperti Hendrik, Wati (27 tahun) yang datang bersama suaminya juga di akad kredit massa itu, juga dilanda kepanikan saat baca berita kuota rumah subsidi berkurang. Sebelumnya dia berencana mengajukan FLPP nanti setelah pemilu (14 Februari 2024), namun setelah tahu kuota terbatas dan peminatnya sangat banyak, maka dia pun lantas mengajukan permohonan FLPP melalui BTN.
”Agar dapat segera disetujui BTN, saya dan suami mengajukan joint-income. Alhamdullilah disetujui dan bisa akad kredit hari ini. Yang penting kami dapat rumah pertama dulu tahun ini, hingga kami tidak perlu keluarkan uang untuk sewa Rp12 juta hingga Rp14 juta per tahun, tapi tidak dapat rumah,” kata Wati karyawan industri, sementara suami bekerja perusahaan swasta di Bekasi.
Sementara itu, Oka Mahendra General Manager Vista Land Group mengatakan, sejak November 2023 lalu permintaan rumah subsidi di beberapa proyeknya meningkat sinigfikan seperti: Permata Puri Harmoni 2, Gran Harmoni Cibitung, Grand Harmoni Indah Jonggol, dan Puri Harmoni Cisoka 2 yang rata-rata akad kredit di 4 perumahan tersebut di atas 60 unit per bulan.
BACA JUGA: Ungkap Keberpihakannya Dalam Pemilu 2024, Bawaslu Kirim Surat Imbauan Untuk Jokowi
Response (1)