DPR RI akan Tindaklanjuti Putusan MK yang Meminta DPR Susun UU Ketenagakerjaan Baru

Avatar
Suasana Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Jakarta, Selasa (15/10/2024). (ANTARA/Putu Indah Savitri)
banner 468x60

NALARNESIA.COM – Wakil Ketua RI Adies Kadir menyatakan bahwa Pimpinan RI akan menindaklanjuti Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang meminta RI untuk menyusun Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang baru.

“Kita harus lihat konteksnya, konteksnya seperti apa, dan apa undang-undang seperti apa yang harus kita gol-kan,” kata Adies di , Jakarta, pada hari Jumat.

banner 225x100

Dia menambahkan bahwa pihaknya perlu membahas terlebih dahulu poin-poin yang terkandung dalam putusan tersebut. Menurutnya, Pimpinan DPR RI juga akan menyampaikan hal ini kepada Badan Legislasi DPR RI dan komisi terkait.

BACA JUGA: Ridwan Kamil Makan Malam Bareng Prabowo Sembari Membawa Map Kuning, Apa Isinya?

Selain itu, pembentukan UU tersebut harus mempertimbangkan program-program pemerintahan baru di bawah kepemimpinan .

Adies juga menegaskan bahwa proses pembuatan undang-undang tidak hanya melibatkan pihak legislatif, tetapi juga memerlukan persetujuan dari Pemerintah dan DPR, serta harus disertai dengan kajian akademis.

Sebelumnya, (MK) meminta agar DPR dan pemerintah segera menyusun undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkannya dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

BACA JUGA: Menteri ESDM Sebut Pemerintah Tengah Kaji Formulasi Subsidi BBM yang Tepat Sasaran

MK memberikan waktu maksimal dua tahun untuk merampungkan yang baru dan menekankan perlunya melibatkan partisipasi aktif serikat pekerja serta buruh dalam proses tersebut.

Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa setiap pemberi kerja harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja dibandingkan tenaga kerja asing (TKA) untuk semua jabatan yang tersedia. Selain itu, jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak boleh melebihi lima tahun, termasuk jika ada perpanjangan.***

Leave a Reply