NALARNESIA.COM – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Jakarta Selatan menyatakan bahwa pengelolaan pengungsi yang mendirikan tenda di kawasan Kuningan adalah tanggung jawab Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR).
“Kalau dari Imigrasi mereka kan bukan pelanggar keimigrasian, karena sudah mengantongi kartu UNHCR itu,” kata Kepala Seksi Intelijen Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Selatan Bhimsa Sanlito saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2024.
Bhimsa menjelaskan bahwa jika ditemukan pelanggaran aturan Imigrasi oleh para pengungsi, pihak Imigrasi dapat dengan mudah melakukan deportasi.
“Jadi rata-rata mengantongi kartu UNHCR dan mereka sedang menunggu keputusan untuk geser ke negara berikutnya yang bakal menampung mereka,” ujarnya.
BACA JUGA: WNA Asal Cina Ditemukan Terombang-aming di Pantai Ujunggenteng Sukabumi
Namun, para pengungsi ini masuk ke Indonesia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) karena sudah terdata oleh UNHCR sebagai warga dari negara konflik, kebanyakan dari Afghanistan dan Irak.
“Setelah didata nanti UNHCR yang menentukan status mereka, kalau bukan ‘refugee' maka akan dikembalikan ke negara asal. Kalau ‘refugee' maka mereka menunggu keputusan UNHCR untuk menuju ke negara ketiga,” katanya.
Proses menunggu keputusan UNHCR bisa memakan waktu lama, sehingga mereka memilih untuk tinggal di Indonesia dengan mendirikan tenda di sekitar kawasan UNHCR.
“Saya harap agar para pengungsi ini bisa segera ditetapkan statusnya,” ujarnya.
BACA JUGA: Sekjen PBB Mengutuk Keras Serangan Israel di Kamp Pengungsi Rafah
Meskipun Imigrasi bersama Pemerintah Provinsi DKI dan jajaran terkait telah membentuk Tim Penanganan Pengungsi Luar Negeri, keputusan akhir tetap berada di tangan UNHCR.
Bhimsa berharap UNHCR segera memperjelas status para pengungsi ini agar mereka mendapatkan kepastian.***
