NALARNESIA.COM – Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, untuk mempercepat realisasi program pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Tugas Plt (pelaksana tugas) ini sama seperti tugas kepala dan wakil kepala definitif, sampai ditunjuknya lagi kepala dan wakil kepala definitif sesuai dengan perundang-undangan,” kata Basuki Hadimuljono dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 3 Mei 2024.
Tugas tersebut meliputi penyelesaian masalah status tanah dan pembentukan pemerintah daerah khusus untuk IKN.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Sahkan Peraturan Perubahan Status Kota Jakarta Untuk Peralihan Status Ibukota ke IKN
“Jadi, kami berdua akan segera memutuskan status tanah di IKN ini, apakah dijual atau disewa? Kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasi,” katanya.
Hal ini disampaikan oleh Basuki Hadimuljono, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN, dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin, menyusul pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari posisi Kepala dan Wakil Kepala OIKN.
“Karena nanti begitu perpres ditandatangani Bapak Presiden tentang IKN maka akan ada embrio Pemdasus IKN tersebut. IKN tidak serta merta menjadi Pemdasus karena memang tugas OIKN mempercepat pembangunan IKN,” ujarnya.
BACA JUGA: Menteri PUPR Bantah Ada Keretakan pada Terowongan Kembar Tol Cisumdawu Akibat Gempa Sumedang
Basuki menjelaskan bahwa percepatan pembangunan IKN akan berfokus pada urban design dan pengembangan Nusa Rimba Raya yang diharapkan memberikan manfaat positif bagi masyarakat.
Namun, pelaksanaan program ini terkendala oleh masalah status tanah yang penting untuk kepentingan investasi di IKN.
Untuk mengatasi masalah ini, Presiden Jokowi menunjuk Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni, sebagai Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN.
BACA JUGA: Menteri Basuki dan Menkes RI Resmikan Rusun Asrama Poltekkes Kementerian Kesehatan Yogyakarta
Basuki menekankan bahwa investor memerlukan kepastian hukum mengenai status tanah di IKN untuk menjamin investasi mereka.
Selain itu, Basuki juga mempersiapkan rencana pembentukan Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) IKN sejalan dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Pembentukan Pemdasus ini akan dikoordinasikan melalui satuan tugas bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, tambah Basuki.***
