NALARNESIA.COM – Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa mengatur pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur bukanlah tugas yang mudah. Beliau menekankan bahwa proses pemindahan para aparatur sipil negara (ASN) akan dilakukan secara bertahap ke IKN.
Dalam konteks ini, pemerintah sedang melakukan upaya matang dalam perencanaan pemindahan ASN ke IKN, yang melibatkan persiapan fasilitas pendukung esensial seperti perumahan, sekolah, dan rumah sakit. Proses ini dirancang untuk memastikan transisi yang lancar dan kondusif bagi para ASN yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara.
“Mengelola (rencana) semacam ini tidak gampang, jadi sedang kita siapkan,” kata Jokowi di sela agenda meresmikan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur industri keuangan di kawasan IKN, Kaltim, Kamis.
“Tetapi, sesuai yang tadi saya sampaikan, kita perkirakan dalam 10 tahun (ke depan) kota ini akan menjadi kota yang hidup, yang dihuni oleh banyak masyarakat kita,” tutur Jokowi.
BACA JUGA: Kasad Siapkan Perpindahan 18 Satuan TNI AD Ke IKN
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, menyampaikan bahwa jumlah ASN yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara pada tahap awal mengalami perubahan menjadi 6.000 orang dikarenakan keterbatasan tempat yang belum mencukupi.
Anas menjelaskan bahwa saat ini Ibu Kota Nusantara baru memiliki 47 menara sebagai tempat hunian, di mana setiap menara berisi 60 unit tempat tinggal untuk ASN, TNI/Polri, pegawai eselon I, dan pihak lainnya.
“Tadinya ASN yang akan pindah 11.916 orang, tetapi karena bangunan di sana yang siap untuk 6.000 orang maka nanti 6.000 orang dulu yang akan pindah,” ujar Anas saat memberikan pemaparan pada Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2024-2025 di Semarang, Jawa Tengah, 20 Februari lalu.
Tidak hanya pengurangan jumlah, jadwal pemindahan ASN ke IKN yang seharusnya dilakukan pada Juli, mundur hingga setelah Agustus 2024.
Mundurnya jadwal itu, lanjut Anas, sesuai dengan arahan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Anas beralasan pengunduran jadwal pindah ASN ke IKN karena kawasan tersebut sebagian tempatnya akan digunakan untuk upacara peringatan HUT RI pada 17 Agustus mendatang.
Ia menambahkan pemindahan ASN ke IKN akan dibagi menjadi tiga prioritas, yakni pertama adalah pegawai eselon I sebanyak 179 orang dari 38 kementerian/lembaga. Prioritas kedua adalah 91 orang pegawai eselon I dari 29 kementerian/lembaga, dan prioritas ketiga ditargetkan sebanyak 378 orang pegawai eselon I dari 59 kementerian/lembaga.***
Response (1)