NALARNESIA.COM – Presiden Joko Widodo enggan mengomentari kritik terhadap pemerintah yang disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional V PDI Perjuangan, karena menganggap hal itu merupakan urusan internal partai tersebut.
“Saya kira itu adalah internal partai. Jadi, internal PDI Perjuangan. Saya tidak akan mengomentari,” ujar Jokowo singkat usai menghadiri acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan pidato politik saat pembukaan Rakernas V PDI Perjuangan di Jakarta pada Jumat, 24 Mei.
Dalam pidatonya, Megawati membahas berbagai isu, termasuk pemimpin otoriter populis, reformasi yang bertujuan mewujudkan negara hukum demokratis, serta revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Penyiaran.
BACA JUGA: Jokowi Sebut Kenaikan BBM Berpacu Pada Kemampuan Fiskal Negara
Terkait revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Megawati menilai revisi tersebut terkesan mendadak dan tidak melalui prosedur yang benar.
Dia juga menyoroti revisi Undang-Undang Penyiaran yang dianggap melanggar esensi jurnalisme investigasi.
Selain itu, Megawati mengangkat isu hukum yang digunakan sebagai alat pembenar ambisi kekuasaan, yang oleh para pakar disebut dengan istilah legalisme otokratis.***
